RELEVANSI AKUNTABILITAS TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Cilengkrang)

Puji Astuti Rahayu, Sylvia Fettry E.M.

Abstract


Abstrak

Nawa Cita ketiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan” adalah salah satu program prioritas pemerintah. Dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan tersebut, pemerintah pusat membuat kebijakan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan  mendeskripsikan efektivitas program dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendeskripsikan peran akuntabilitas dalam menjelaskan efektivitas program dana desa. Jenis penelitian ini deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak terkait di Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiendah. Efektivitas program Dana Desa didasarkan pada: (1) Ketepatan kebijakan, adanya kesesuaian perumusan kebijakan RPJM, RKP, dan hasil musrenbang dengan aktor yang tepat, yaitu: Aparat Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dan pencapaian pembangunan Desa, (2) Ketepatan pelaksana, telah diimplementasikan oleh aktor yang sesuai dengan kebijakannya, yaitu LPMD dan RT/RW setempat, dan (3) Ketepatan target pembangunan, dengan pertimbangan tingkat urgensi. Sedangkan akuntabilitas terlihat pada ketiga desa yang telah memasang foto pelaksanaan kegiatan pembangunan di papan pengumuman Kantor Desa, adanya prasasti yang ditandatangani oleh Kepala Desa di lokasi pembangunan, sehingga masyarakat Desa dapat memperoleh informasi penggunaan Dana Desa dengan mudah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berperan dalam menjelaskan efektivitas program Dana Desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Efektivitas, Program Dana Desa

The Third Nawa Cita “Developing Indonesia from outer area by strenghtening  vilages and region in the unitary state framework” is government’s priority program. Central government has established Village Fund Policy as a support. This study aims to describe the effectivity of village fund program in developing and empowering village community and to describe the role of accountability in defining the effectivity of village fund program. This research is descriptive. The data collection method is observation and interview with any relevant party in Girimekar, Melatiwangi, and Jatiendah Village. The effectivity of village fund program is measured by the appropriatenes of: (1) policy setting of RPJM, RKP, and Musrenbang by various parties i.e., Vilage Apparatus, BPD, LPMD, and some public figures in accordance with its achievement, (2) execution conducted by relevant party i.e., LPMD and local RT/RW, and (3) development target based on its priority level of consideration. The accountability is recognized by put some pictures of real development activities in the bulletin board of Village Office and its inscription signed by Village Head in the location of development. So that public can access information about village fund utilization. Thus, accountability has an important role in defining the village fund program effectivity.

Keywords: Accountability, Effectivity, Village Fund Program


References


Astuti. 2014. Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Pedesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/1/1.Vol12.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Indeks Pembangunan Desa “Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa”. http://www.bappenas.go.id/files/5514/4704/6044/Buku_Indeks_Pembangunan_Desa_2014.pdf.

Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Pembangunan Desa. https://okukab.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/7.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. Petunjuk dan Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. 2016. Kebijakan Dana Desa TA 2016. http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.-KEBIJAKAN-DANA-DESA-dan-ADD-2016_Kemenkeu.pdf.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI.2017. Kebijakan dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia. 2016. Peta per Provinsi. http://datin.kemendesa.go.id/pusdatin/simpora1.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia. 2016. Perkuat Implementasi UU Desa, Kemendes PDTT Gelar Workshop Pembinaan Pendamping Profesional. http://kemendesa.go.id/index.php/view/detil/1902/perkuat-implementasi-uu-desa-kemendes-pdtt-gelar-workshop-pembinaan-pendamping-profesional.

Listiyani. 2016. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Lumbung Pustaka Universita Negeri Yogyakarta. http://eprints.uny.ac.id/38636/.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Pengawasan di Lingkungan Kementrian, Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP.2015. Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2467/15.100.

Sopanah, Wahyudi.2010. Pengaruh Akuntabilitas Publik , partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan keuangan Daerah (APBD). http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/308/321.

Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Thesis. Universitas Diponegoro.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

World Bank. 2015. Meluasnya ketimpangan di Indonesia. http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.